Kalender
Juli 2020
MSSR KJS
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Rekening
Rekening Nomer: 0285601541
Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta
a,n : YAY. FLipMAS INDONESIA
Specimen : IR. GATOT MURJITO, MSc

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MERCUSUAR PERGURUAN TINGGI

Diupload oleh : Sundani Nurono Soewandhi | Tanggal : 10-Jun-2020 | Dibaca : 63 Kali

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MERCUSUAR PERGURUAN TINGGI

Entah justifikasi apa yang mendasari kembali dipisahkannya Ditjen Pendidikan Tinggi dari Kementrian Ristek Dikti. Itupun terjadi di tengah perjalanan kementrian yang masih penuh dibalut suasana keterpaksaan lahir batin. Belum tersadar sepenuhnya dari keterperangahan akibat perceraian itu, sudah harus memicingkan mata berpikir tanpa daya, saat mengetahui bahwa Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat DIKTI di ekspor ke luar Kemendikbud menclok ke Kemenristek-BRIN. Maka bisinglah dunia pendidikan tinggi yang mendadak merasa lumpuh karena dua darmanya tidak lagi ber­sama. Jadi, pendidikan tinggi hanya menyisakan satu darma yang paling diakrabi banyak dosen, pendidikan dan pengajaran. Konon katanya, itu penyangkalan terhadap undang-undang. Undang-undangnya dulu yang diubah, tidak bisa dieksekusi sekonyong-konyong seperti itu. Padahal undang-undang yang dimaksud sama sekali tidak me­nyinggung bahwa kewajiban tridarma itu menjadi sebuah keharusan jika anggaran biayanya di satu kementrian yang sama. Sama naifnya dengan memahami bahwa anggaran riset di Kemenristek-BRIN tidak elijibel untuk dosen.

Dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, sama sekali tidak menyentuh institusi pengelola dan letak anggarannya diposisikan. Entah ini sebuah kebetulan yang tidak lazim ataukah sebuah kesengajaan? DRPM jadi alien di Kemenristek-BRIN? Semestinya di semua kementrian yang menaungi perguruan tinggi sudah dialokasi­kan anggaran biaya (meski sangat terbatas) baik untuk pendidikan/ pengajaran, riset dan pengabdian kepada masyarakat. Persoalannya adalah darma ke 2 dan ke 3 seolah lebih diwajibkan bagi PT di lingkungan DIKTI. Dengan hadirnya DRPM di Kementristek-BRIN, maka tridarma PT tidak lagi hanya sekedar diketahui tetapi wajib dilaksanakan siapapun yang berjuluk dosen. Oleh karena itu, anggaran biaya riset dan PPM yang dialokasikan di Kemenristek bisa dimanfaatkan untuk semua dosen di seluruh PT di bawah kementrian manapun. Inipun baik karena sinergisme yang bersifat Kebhinekaan kepakaran dan kementrian sangat diperlukan saat melaksana­kan PPM.

Silakan disimak kandungan UU RI NO. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, ayat 14 bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar­luas­kan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Peng­abdian kepada Masyarakat. Di perguruan tinggi, dosen sudah lazim dikenal sebagai pendidik, peneliti dan pengabdi. Aneh juga mengapa dosen kok disebut pengabdi saat memberi solusi atas persoalan, atau kebutuhan atau bahkan tantangan masyarakat? Sementara masyarakat sendiri secara sosial ekonomi dikenal dengan kalangan atas, menengah dan bawah. Apakah bisa diartikan kemudian bahwa dosen yang menjawab persoalan masyarakat kalangan atas bernama pengabdi kalangan atas sampai kemudian menurun ke pengabdi kalangan menengah kemudian bawah? Padahal pasal 1 tadi menyebut dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Sementara tidak ada satupun ayat dalam UU yang menyebut PENGABDI. Siapa yang memulai kekeliruan ini?

Kegiatan PPM selalu dikonotasikan secara ekonomis tidak menguntungkan, tidak ilmiah, tidak menarik, tidak berkelanjutan, terlalu mudah dan sederhana dibandingkan riset. Kalau dicari prosentase keberhasilan dosen dalam riset dan PPM terhubung dengan dampaknya, maka PPM dipastikan lebih tinggi. Sebab apa? Kuantitas yang kecil dibagi dengan populasi yang jauh lebih besar umumnya akan lebih rendah dibandingkan jika populasinya kecil. Saat ini bisa dibilang 35% dosen sudah melakukan riset, tetapi hanya 3% yang aktif di masyarakat. Tetapi berapa banyak riset yang kemanfaatannya sudah dinikmati masyarakat? Begitu juga, berapa banyak PPM yang sudah memberi kemanfaatan bagi masyarakat? Terlalu rendah bahkan nyaris tidak bermakna. Nyatanya begitu. Bagaimana hasil evaluasinya? Masih terpasung pada kesaktian scopus, sama sekali tidak pada faedahnya untuk rakyat. Bagaimana dampak PPM pada masyarakat mitranya? Siapa yang mengevaluasi dan siapa yang perduli?

Persoalannya sebenarnya terletak pada ketidakpahaman banyak orang termasuk di dalamnya para PENGABDI itu sendiri. Padahal Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa  Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi PPM berlandaskan IPTEK, sekaligus menghapus stigma PPM tidak ilmiah. PPM tidak menganut azas strata sosial ekonomi masyarakat. Kalau PPM itu misinya membawa iptek ke masyarakat, artinya PPM bisa berpenetrasi ke semua strata. Pemahaman ini dengan sendirinya menghapus stigma bahwa PPM hanya untuk masyarakat kalangan bawah. Apakah benar bahwa hasil riset menjadi iptek yang bisa dibawa ke masyarakat? Kalau riset itu terinspirasi dari persoalan, kebutuhan atau tantangan masyarakat, maka peluang mengaplikasikannya ke masyarakat, tinggi. Jika tidak? Ya membuat scopus semakin sakti sementara masyarakat tetap samsara. Masya­rakat yang masih terbelenggu dengan persoalan, umumnya kalangan bawah. Yang mulai menuntut kebutuhan hidup umumnya kalangan menengah. Dan kalangan atas lebih menuntut pemenuhan akan tantangan. Oleh sebab itulah, FLipMAS INDONESIA yang menghimpun dosen seluruh Indonesia yang aktif melaksanakan PPM, memilih visinya, Menjadi wahana Andalan Kaum Intelektual dalam Membudayakan dan Mengaktualisasi Peradaban Bangsa Indonesia di Masyarakat. Misinya, Menyalakan Nalar Bangsa dan mentransformasi Kemanfaatan Eksistensi Perguruan Tinggi Bagi Bangsa. Juga memilih menyebut anggotanya sebagai PRODIKMAS, Profesional Pendidik Masya­rakat. Bukan PENGABDI!

Dengan sifatnya yang multidimensi seperti yang diuraikan sebelumnya, PPM berpeluang paling besar untuk merekam persoalan, kebutuhan dan tantangan masyarakat. Kesemua itu bisa menjadi inspirasi dalam penyusunan kurikulum PT sehingga apa yang disebut kurikulum merdeka bisa disusun. Seperti sudah dimaklumi bersama, penyusunan kurikulum PT lebih banyak layaknya bermain puzzle atau tambal sulam atau bahkan lebih parah lagi, nyontek. Akibatnya, kurikulum tersusun merefleksikan keterbatasan wawasan dan pandangan sivitas akademika prodinya atas semesta eksternal. Tidak pernah menggunakan teropong tembus pandang apalagi langsung membaur dengan masyarakat mulai dari kalangan atas sampai bawah. Dengan demikian, posisi paling strategis untuk pengembangan suatu PT adalah darma PPMnya. Darma yang lain menyesuaikan hasil rekaman PPM. Dengan mencuatnya darma PPM yang tentu saja membuat kesaktian dan kekayaan scopus menurun, tetapi bangsa ini bisa dibuat menjadi cerdas dan sejahtera sesuai isi UU RI NO. 12 tahun 2012 pasal 5 butir d). Pada akhirnya, stigma kampus sebagai menara gading, bisa ditumbangkan. Bukankah ini yang menjadi cita-cita dibangunnya ribuan PT di NKRI?

Cimindi-Cimahi, 10 Juni 2020

SNS