Kalender
Mei 2018
MSSR KJS
  12345
6789101112
13141516171819
202122232425 26
2728293031  
Rekening
Rekening Nomer: 0285601541
Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta
a,n : YAY. FLipMAS INDONESIA
Specimen : IR. GATOT MURJITO, MSc

psudo-RENTENIR

Diupload oleh : Sundani Nurono Soewandhi | Tanggal : 17-Feb-2018 | Dibaca : 113 Kali

Memang benar, langka menemukan kata pseudo di dalam kalimat berbahasa Indonesia untuk padanan kata palsu. Bahasa Indonesia lebih akrab dengan kata palsu untuk menyatakan sesuatu itu “bukan yang sejati” atau “bukan aslinya”. Bahkan seperti halnya uang palsu atau ijasah palsu bisa bermakna tidak sah dan berpotensi ber­urusan dengan pihak berwajib jika menggunakan­nya. Contoh penggunaan kata palsu bisa ditemukan juga dalam kata rambut palsu, gigi palsu dan lain sebagainya yang bermakna benda bukan asli dan bersifat pengganti. Kata pseudo sendiri berarti palsu. Namun kata yang sering dijumpai dalam kalimat sains ini tidak ada hubungannya dengan keabsahan dan juga sifat pengganti apalagi sampai berurusan dengan pihak berwajib. Sebagai misal, dalam kamus kristalografi sering ditemukan istilah polimorf palsu atau pseudo-polymorph. Artinya polimorf ini punya struktur kristal berbeda dengan aslinya karena di dalamnya bermukim molekul air atau pelarut. Akibatnya, sifat fisika yang  ditunjukkannya, berbeda.

Sedangkan kata rentenir sudah sangat akrab baik untuk indera penglihatan maupun pen­dengaran kita semua. Yaitu: individu atau kelompok yang sangat lihai menemukan seseorang atau sekelompok orang lain yang sedang dalam situasi terdesak butuh kepeng. Kehadirannya yang tepat waktu dan tepat fungsi dinilai sangat bermanfaat dibandingkan bunga kepeng yang mencekik. Mereka di Nusantara ini digelari rentenir. Korbannya sudah tidak terhitung, tetapi rentenir sangat jauh dari jangkauan pihak berwajib. Banyak orang membutuhkannya, sebab eksistensinya linier terhadap kebutuhan hidup. Bagi para aktivis lapangan yang membawa misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu akrab dengan kata CSR SME. Dana CSR SME wajib dialokasikan dalam presentase tertentu dari keuntungan perusahaan baik yang dinilai merusak lingkungan hidup maupun tidak. Berbicara lingkungan hidup umumnya melibatkan tiga hal utama, yaitu semesta, manusia dan peradabannya. Semakin tinggi level perusakan kondisi ketiga hal tadi akibat eksistensi suatu perusahaan, akan semakin sempit lingkungan hidup yang menjadi tanggungjawabnya. Jadi dana CSR SME difokuskan bagi lingkungan hidup di RING 1, artinya di dekat perusahaan atau titik-titik infrastruktur bisnisnya. Adakah evaluasi mengenai level kemandirian lingkungan hidup di RING 1 telah dilakukan? Apakah kemandirian manusia penghuninya sudah setara dengan nilai nominal CSR SME yang digelontorkan? Begitu juga dengan kemandirian semesta di RING 1? Apakah flora, fauna dan mikroorganismenya juga sudah mandiri seperti halnya fungsi alami semesta?

Sementara itu banyak diungkap besarnya nominal dana CSR SME yang tidak terserap. Per­tanyaannya adalah apakah manusia, peradaban dan semesta di luar RING-RING istimewa itu tidak berhak atas upaya kemandirian dan kemakmuran yang sama? Seperti halnya modus pembangunan pemerintah, nyaris semua perusahaan menggunakan dana CSR SME nya untuk belanja barang (komponen yang diyakini mampu memakmurkan) dan menjauh dari upaya proses pem­belajaran akan kehidupan mandiri. Apakah kemudian benar bahwa APBN, APBD, CSR SME semuanya berkontribusi signifikan pada terbentuknya manusia-manusia berkarakter vendor atau pemasok dan tukang di Nusantara? Bukan manusia-manusia mandiri sesuai kapasitasnya sebagai khalifah di bumi? Istilah Corporate Social Responsibility, CSR, mewujud dalam rupa fisik baik diam maupun bergerak. Umumnya bersifat support system, parsial dan berbasis permintaan, tetapi tidak substansial, integratif serta sinergistik. Jauh dari kebutuhan akan terbentuknya suatu Kawasan Berkehidupan. Sementara itu, Small Medium Enterprise, SME menegaskan batasan modal dan barang. Tidak adakah pihak-pihak yang menyadari bahwa SME tidak hanya berurusan dengan modal dan barang? Bagaimana dengan latarbelakang pendidikan (tingkat pemahaman iptek), kualitas psiko- dan interaksi sosial manusia-manusia di dalamnya? Juga sejarah eksistensi umumnya SME di Indonesia yang tidak berbasis perancangan akan tetapi serba kebetulan? Memperbaiki kondisi non fisik semacam ini pasti membutuhkan manusia lain yang memiliki kepakaran sesuai. Tetapi dana CSR SME belum menghargai keterlibatan kepakaran non fisik atau niskala ini yang umumnya dimiliki tenaga pendidik di perguruan tinggi. Apakah wajar jika sekelompok tenaga pendidik perguruan tinggi menjalankan kewajiban darma ketiga PT membantu perusahaan mencapai misinya mengubah kualitas masyarakat yang tinggal di titik-titik terpencil bahkan di seberang lautan tanpa mem­peroleh kenyamanan dalam berpikir, bertindak menghasilkan karya2 intelektual guna me­mandiri­kan atau bahkan memakmurkan bangsanya?

Fokus pada modal dan barang tentu menuntut imbal balik kepercayaan. Terbiasa menganggap produk intelektual negara maju patut ditiru sebagai referensi tindakan, penggunaan dana CSR SME juga mengenakan bunga sebagai tanda komitmen imbal balik. Bunga menjadi wajib karena di negara acuan diaturnya demikian. Namun siapa yang tahu berapa besar dana CSR SME yang macet sampai tahun 2017 lalu? Tercatat itu pasti, tetapi diungkap tidaknya ke publik menjadi soal lain. Apakah perusahaan-perusahaan yang mengalokasikan dana CSR SME memang perlu mengoleksi bunga pinjamannya untuk SME Nusantara? Mengapa tidak didilet saja bunga itu? Dengan demikian masyarakat SME Nusantara yang beruntung memperoleh dana CSR SME hanya fokus pada pengembalian pokok pinjaman. Bunga ditradisikan pihak perbankan ataupun lembaga keuangan non perbankan dan juga rentenir. Lalu, sudah tepatkah jika perusahaan pemilik dana CSR SME acting sebagai lembaga perbankan atau lembaga keuangan non perbankan seperti halnya rentenir? Sebab bunga itu sama sekali tidak relevan dengan inti bisnisnya. Dan pengelola dana CSR SME juga bukan rentenir asli.

Cidamar Permai Kav. 3, Cimindi Cimahi

17 Februari 2018

SNS