Kalender
Desember 2017
MSSR KJS
     12
3456789
101112131415 16
17181920212223
24252627282930
31      
Rekening
Rekening Nomer: 0285601541
Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta
a,n : YAY. FLipMAS INDONESIA
Specimen : IR. GATOT MURJITO, MSc

REVIEW-ER

Diupload oleh : Sundani Nurono Soewandhi | Tanggal : 05-Jun-2016 | Dibaca : 688 Kali
Di kalangan militer dikenal adanya Pasukan Khusus. TNI-AD punya Kopassus. TNI-AU punya Paskhas. TNI-AL punya Marinir. Polripun punya Brimob. Namanya saja pasukan khusus, maka personelnyapun sangat terlatih dan istimewa. Direkrut dengan persyaratan khusus. Sebab beban latihan tidak hanya menindas ketahanan fisik semata, akan tetapi juga mengobrak-abrik sisi psikologis prajurit sampai mencapai titik terendah, tidak ada pilihan lain kecuali membunuh. Oleh karenanya, tidak sembarang orang sanggup menyudahi gemblengan mencekam seperti itu, untuk menjadi anggota pasukan khusus. Usai dinobatkan sebagai anggota tidak serta merta berleha-leha. Pasukan ini secara intensif terus berlatih menjaga keterampilan tempurnya agar berada pada tataran istimewa sepanjang jaman.
 
Bagaimana dengan kondisi birokrasi di Ditjen Dikti yang sekarang sudah dimerger dengan Kemeneg Ristek menjadi Kemristek Dikti? Birokrasi inipun mempunyai pasukan khusus yang kadang2 diberi nama Satuan Tugas atau Tim Pakar ataupun Reviewer. Padahal ketiganya, berbeda fungsi, peran dan kewajibannya. Satuan Tugas seharusnya memiliki kewajiban untuk menyusun kajian akademik pada level Eselon II, mengacu kepada UU, Peraturan, Keputusan/SE Menteri dan Keputusan/SE Dirjen. Misalnya Satuan Tugas DRPM bertugas merumuskan renstra dan sinergisme Riset, PPM termasuk produk akademik dan komersialnya. Pada tataran berikutnya yang lebih teknis ditugaskan kepada Tim Pakar, khusus Riset dan khusus PPM untuk menyusun Program yang relevan. Sementara Reviewer ada pada tataran operasional yang memediasi program di lapangan.
 
DRPM selama ini agak mengabaikan strata kepakaran semacam ini dengan menumpukan seluruh penugasan pada pundak reviewer. Peran LPPM atau UPPM PT diposisikan di luar orbital yang seharusnya. Satuan Tugas sebaiknya dibentuk dengan anggota 70% LPPM/UPPM PT, sebab merekalah yang bertanggungjawab memahami substansi UU, Permen, Kepmen, Kepdirjen yang relevan dengan Riset dan PPM. Sisanya dipilih dari Tim Pakar dan bila perlu Reviewer untuk menjadi nara sumber implementasi kedua darma di PT dan lapangan. Lalu siapakah Tim Pakar itu? Karena bertugas menyusun program, maka Tim Pakar diisi sekitar 40% Satgas dan sisanya adalah tenaga pendidik yang teridentifikasi berinisiatif melaksanakan Riset atau PPM dengan kinerja yang ekselen tanpa perduli dari mana sumber dananya dan berkualifikasi Konseptor.  Sedangkan Reviewer dapat diisi 30% Satgas, 30% Tim Pakar dan 40% Para Pelaksana yang berkinerja baik, memahami misi semua program serta dinilai layak menjadi fasilitator sekaligus motivator. Jika di TNI dan Polri jenjang promosi jabatannya jelas, maka sebaliknya di birokrasi, klasifikasi, promosi dan sanksi bagi ketiga kelompok tadi tidak dikenal.
 
Faktanya adalah semua kelompok di DRPM misalnya diisi para Reviewer. Jadi mirip model Three in One. Tiga tugas yang berbeda diserahkan ke satu kepala. Persoalannya adalah fee Satuan Tugas dan Tim Pakar tidak dilandaskan pada jumlah produk kebijakan dan jenis program yang berhasil disusun. Artinya dari sisi nominal Take Home Pay kedua pasukan tadi akan jauh lebih rendah dibandingkan Reviewer yang feenya berbasis jumlah proposal.  Konsekuensinya jelas, daya tarik menjadi Reviewer sangat memikat. Di samping status sosialnya, pendapatannyapun meningkat. Pertanyaannya kemudian adalah siapakah yang pantas direkrut sebagai Reviewer? Sebaiknya tidak hanya para pelaksana program berkinerja baik yang direkrut, akan tetapi mereka yang juga paham dengan misi seluruh program. Lalu bagaimana pola rekrutmennya? Rekrutmen on line sudah terbukti gagal karena karakter Reviewer terpilih tidak sesuai dengan misi dan tujuan DRPM. Untuk keperluan itu, dapat dilakukan misalnya 3 orang di antara Tim Pakar ditugasi untuk talent scout dan nama kandidat yang dinominasikan ketiganya, layak direkrut.
 
Berbeda halnya dengan penyelenggaraan Riset, PPM belum dikelola secara desentralisasi. Jika kebijakan ini diterapkan untuk PPM, hendaknya diingat bahwa Riset yang bersifat individu lebih adaptif terhadap kebijakan desentralisasi sampai pada level PT, karena persoalan yang diselesaikan bersifat tunggal dan fokus. Persoalan PPM yang jauh lebih kompleks, berasal dari komunitas yang beragam menuntut solusi komprehensif. Jika desentralisasi PPM sampai pada level PT maka kebijakan tersebut akan menimbulkan program yang saling tumpang tindih antara satu dan lain PT di dalam satu wilayah. Belum lagi program sejenis yang dirancang Pemda/Pemkot melalui APBDnya. Di samping itu, keperluan akan tenaga Reviewer akan menjadi problem tersendiri bagi masing2 PT. Tidakkah lebih pas jika kebijakan desentralisasi PPM cukup sampai wilayah seperti halnya Kopertis?
 
Hal yang terlupakan dalam manajemen Reviewer ini adalah tidak adanya upaya DRPM untuk meningkatkan kualitas pemahaman akan program. Namun yang lebih utama lagi adalah tidak adanya Evaluasi dan Sanksi bagi Reviewer. Apalagi sejak DRPM menerapkan fungsi Reviewer Bayangan untuk mensikronisasi hasil kerja 2 Reviewer. Sejak saat itu, Reviewer seolah kehilangan pengawasan sehingga cenderung pragmatis dalam mereview. Tidak ada evaluasi dan juga sanksi. Apakah tidak mungkin terjadi dalam kondisi semacam ini, Reviewer merekrut Sekondan tanpa harus mereview? Fee yang diperoleh kemudian dibagi sesuai kesepakatan? Review itu berarti tinjauan atau mempelajari sesuatu. Dalam hal ini adalah usulan. Tidak berlebihan kiranya kalau kategori berikut dapat disusun mengacu kepada perilaku dan mutu Reviewer eksisting:
 
1.        Kategori Reviewer
Jarang Reviewer yang tergolong kategori ini. Mereka adalah sejatinya Reviewer yang selalu belajar dan meningkatkan pemahamannya akan program dan pengetahuan umumnya melalui tugas dan kewajiban mereka. Memahami semua misi dan kriteria kunci program dengan paripurna baik teori maupun implementasinya di lapangan, menjadi ciri utamanya. Dengan demikian, tidak menyesatkan dan mampu memotivasi siapapun untuk secara bertanggung jawab melaksanakan program yang diamanahkan. Reviewer kategori ini umumnya tidak pernah bertanya atau mempertanyakan fee yang akan diperolehnya. Mereka bekerja dengan tulus ikhlas sebab yang utama untuk mereka adalah pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh.
 
2.       Kategori Worker
Dalam kategori ini umumnya terkumpul mantan2 pelaksana program yang lebih menyukai implementasi program di lapangan. Keterampilan dan pengetahuan lapangannya sangat detil namun kurang berminat pada pembentukan kemampuannya sebagai konseptor. Sebagaimana lazimnya seorang worker, mereka yang tergolong ke dalam kategori ini lebih fokus pada hasil kerja pelaksana dan penggunaan dana program di lapangan. Memahami misi program menjadi penting buat mereka dan dengan pengalaman lapangannya juga mampu memotivasi siapapun untuk mau memulai dan menyukai program yang ditawarkan. Reviewer kategori ini umumnya tidak terlalu perduli pada fee yang akan mereka terima.
 
3.    Kategori Checker
Yang tergolong ke dalam kategori ini umumnya tidak terlalu memahami misi keseluruhan program yang tercantum di dalam Buku Pedoman. Lebih familier dengan program yang pernah dilaksanakan dan penugasan ke lokasi pelaksanaan program lebih dinikmatinya secara fisik. Tidak banyak kreasi2 tersembunyi dari pelaksana atau potensi dan persoalan lapangan yang terserap yang justru diperlukan untuk memperkaya pengetahuannya. Oleh sebab itu, pada saat mereview, mereka umumnya mencocokkan butiran kriteria yang ada dalam usulan dengan Buku Pedoman. Akibatnya, esensi usulan tidak teridentifikasi secara lengkap dan nilai reviewnya sesuai dengan rasio jumlah kriteria yang cocok dan tidak cocok. Reviewer kategori ini paling suka ngerumpi soal fee yang tidak atraktif karena dirasa tidak sesuai dengan level kepakarannya. Akan tetapi kalau diminta mundur sebagai Reviewerpun, enggan.
 
4.   Kategori Server
Reviewer yang masuk ke dalam kategori Server adalah mereka2 yang sejatinya tidak mengerti program dan tidak juga mau belajar memahaminya. Mereka akan memfungsikan diri sebagai pelayan yang loyal. Menjadi dan bertahan sebagai Reviewer hanya karena berkesanggupan melakukan servis yang memuaskan kepada oknum birokrasi. Mereka umumnya tidak terlalu perduli pada fee yang diterimakan sebab fee yang diperoleh lebih banyak digratifikasikan. Interesnya lebih pada status sosial sebagai Reviewer, menjadikannya orang terpandang dan sibuk mengurus negara.
 
Idealnya, reviewer kategori 3 dan 4 tidak layak dipertahankan dan mesti dihapuskan, karena akan mereduksi reputasi DRPM sebagai fasilitator. Kedua jenis Reviewer ini umumnya direkrut berbasis pertemanan birokrasi atau mungkin juga melalui gratifikasi. Kategori 2 disadarkan untuk pindah ke kategori 1 sebab itulah sejatinya seorang atau sekumpulan orang yang berhak menyandang sebutan Reviewer. Lalu, siapakah kita?
 
TNI dan Polri sudah memberi contoh terbaik bagaimana institusinya menjaga bahkan secara sistematis meningkatkan keterampilan tempur prajuritnya pada tataran ekselen. Mengapa para Reviewer tidak dipoles kualitasnya setiap saat dengan sanksi akan terlontar ke luar orbit jika tidak mampu masuk kategori 1?
 
Cidamar Permai Kav. 3, 5 Juni 2016

 

SNS